SULAWESI

(Upeks). Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih kuat dan efektif sudah tidak diragukan lagi. (more…)

(Fajar). Delapan tahun berlalu-Otonomi Daerah (otoda) dikumandangkan di negeri ini. Ketika 2001 lalu kebijakan ini direalisasikan, banyak kalangan menaruh perhatian-khusnya pemerintah daerah (pemda). Begitu antusiasnya, sehingga respons daerah menerima dengan tangan terbuka yang difollow-upkan dengan meluncurkan berbagai kebijakan. (more…)

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Dimanapun kita tinggal maka wajib untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. Betupun di Kota Kendari. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2007 paragraf 2 ini juga dijelaskan mengenai Nomor Induk Kependudukan. (more…)

(Kendari). Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Kendari diberikan kewenangan kemandirian dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (more…)

(Kendari). Tanpa terasa pelaksanaan Otonomi Award (OA) 2009 telah memasuki tahapan akhir. Perjalanan panjang dan melelahkan itu kini telah dinanti 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Apa dan bagaimana perjalanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan OA 2009 itu? (more…)

Sosialisasi Perwali No 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan/Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Dana Bergulir Melalui PPK-BLUD Kota Kendari

Mekanisme monitoring dan pelaporan kegiatan dana bergulir program melalui PPK-BLUD Kota Kendari adalah : (more…)

Mengenai pembinaan, pengendalian,pengawasan dan pelaporan itu diatur dalam pasal 13 yakni :

Pembinaan pengelolaan air bawah tanah dilakukan oleh BPMD bersama instansi terkait

Tata cara pembinaan akan diatur dalam surat keputusan walikota (more…)

(Kendari Ekspres). Kebebasan memperoleh informasi ini sangat penting artinya di masyarakat dan pemerintah Kota Kendari bersama Dewan akhirnya menelorkan sebuah aturan yang mempunyai kekuatan hukum yakni berupa Perda no 14 Tahun 2003 tentang kebebasan memperoleh informasi. (more…)

(Palopopos). Kabupaten Luwu merupakan kabupaten tertua di Tana Luwu. Pecahannya berturut-turut Luwu Utara, Palopo, dan Luwu Timur.Semoga menyusul Luwu Tengah sehingga target berikut bagi segenap Wija To Luwu adalah Propinsi Luwu, seperti sering diwacanakan dengan aksi-aksi terbatas, untuk tidak mengatakan setengah hati. Wilayah Luwu dahulu sebelum pemekaran sering disebut Luwu Selatan dan orang-orang yang berasal dari wilayah ini disebut sebagai orang selatan (to selatan, to sule selatan), termasuk penulis. Memasuki wilayah Tana Luwu, yang bentangannya mengikuti jalan poros propinsi mungkin sekitar 200 sampai 300-an kilometer, wilayah Kabupaten Luwu lah yang paling pertama dijumpai. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo, apabila menyusuri jalan poros dari Makassar. Di pintu gerbang perbatasan, tertulis ucapan “Selamat Datang di Bumi Sawerigading”. (more…)

Sudah banyak fakta mengungkap telah terjadi global warming dan climate change. Mencairnya es di kutub utara, pergeseran musim, berkurangnya kuantitas dan kualitas air, bahkan masih banyak lagi.Meski kesadaran, pengetahuan dan peringatan mengenai pemanasan global dan perubahan iklim sudah ada sejak beberapa dekade terakhir, namun di masa lalu tidak semua negara sepakat maupun memberi kontribusi komitmen pada Protokol Kyoto di tahun 1997, termasuk Amerika Serikat. (more…)