SULAWESI

Gowa (Berita Kota Manado). Bupati Gowa, H Ichsan YL menolak rencana pembangunan bendungan KaraloE yang di bangun di Kabupaten Jeneponto.

 Alasan penolakan, kata Ichsan, karena akan menjadi kesalahan fatal jika bendungan tersebut sampai dibangun. Pasalnya, lokasi bendungan itu berada tepat pada patahan bumi, sehingga jika dibangun akan sia-sia.
Kalaupun dipaksakan, kata Ichsan, Selasa (9/3) saat menerima anggota Komisi 8 DPR RI, pembangunan yang diprediksi menelan anggaran Rp 900 miliar ini hanya mampu bertahan paling lama 10 tahun. Bendungan itu dipastikan rubuh.
”Berdasarkan pemetaan geologi di atas lahan di Jeneponto itu terdapat patahan aktif yang terus bergerak. Meskipun tidak ada gempa, patahan

itu tetap akan bergerak dan membahayakan bendungan jika tetap dibangun,’’ tegas Ichsan.
Pemetaan berdasarkan research yang dilakukan konsultan Nippon Key dari Jepang tahun 2002. Oleh Nippon Key, wilayah paling tepat untuk

membangun bendungan adalah Gowa. Berselang empat tahun kemudian di tahun 2006 dengan konsultan yang sama dinyatakan Jeneponto

wilayah yang tepat.
Mantan anggota DPRD Sulsel itu memaparkan, dalam rapat di Jakarta dengan Dirjen PU, dengan bukti pemetaan geologi 1:50.000 yang

dimiliki Gowa, Nippon Key akhirnya mengakui kesalahan penelitiannya.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setkab Gowa, Arifuddin Saeni menambahkan, kesalahan pembangunan waduk Bilibili yang

menelan anggaran Rp 2,2 T harus dijadikan pelajaran. Dari angka tersebut, pemerintah harus mengembalikan sebesar Rp 2,93 T.
Belum selesai pembayaran utang, kembali pemerintah harus berutang Rp 930 miliar hanya untuk menangani longsor dan lumpur akibat

runtuhnya Bawakaraeng.
“Seandainya tidak ada Bilibili maka lumpur akan langsung menuju ke laut melalui aliran Je’neberang dan tidak membawa dampak apapun,”jelas

Arifuddin Saeni.
Menurutnya, kesalahan Bilibili adalah kesalahan pemetaan. Kalau dari awal sudah diketahui, maka peninjauan kembali pembangunan bisa

dilakukan. Begitupula dengan KaraloE. “Ini yang harus kita sadari. Pembangunan yang baik harus bisa memprediksi return of periodik 25 tahun

ke depan termasuk keamanan dari bencana,” katanya.
Lebih jauh Arifuddin menjelaskan, sudah pernah ada kesepakatan awal bahwa dalam rencana pembangunan akan melibatkan dua kabupaten

yakni Gowa dan Jeneponto. Tapi dalam perkembangannya, kesepakatan itu dilanggar dengan membuat rencana baru tanpa melibatkan

Pemkab Gowa.
Apalagi dari studi kelayakan yang dilakukan Nippon Key, terungkap bahwa di wilayah Jeneponto terdapat batuan labil yang disebabkan adanya

patahan, sehingga wilayah Gowa ditetapkan menjadi wilayah paling layak. Hanya kemudian mucul konsultan lain yang menetapkan Jeneponto

layak sebagai lokasi pembangunan bendungan.
Rencana baru ini sama sekali tidak melibatkan Pemkab Gowa,”kata Arifuddin Saeni.
Padahal kata dia, sumber air bendungan itu nantinya dari Gowa. Lahan yang akan terkena proyek bendungan itu adalah di antara Kecamatan

Biringbulu (Gowa) dengan Kecamatan Kelara (Jeneponto), lahannya sebagian besar ada di Gowa yakni mencapai 268 hektar dan sisanya 69

hektar di Jeneponto.
Sementara jumlah warga yang harus dipindahkan sedikitnya mencapai 124 KK di Gowa dan hanya 8 KK di Jeneponto. Untuk itu, kata dia,

pemerintah dua kabupaten ini harus duduk bersama membicarakan kembali bagaimana kelanjutan pembangunan bendungan yang

diperkirakan mampu mengairi sampai 9.700 hektar sawah itu.

Sumber:http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=40054